hukum

14 - Pemerintah Polandia Tengah Mengatur Mengenai Kepemilikan Media

Pemerintah Polandia Tengah Mengatur Mengenai Kepemilikan Media

Pemerintah Polandia Tengah Mengatur Mengenai Kepemilikan Media

Pemerintah Polandia Tengah Mengatur Mengenai Kepemilikan Media – Polandia adalah negara yang maju dan kuat di kawasan ini. Asal ini memiliki ekonomi terbesar kedelapan dan salah satu yang paling dinamis di Uni Eropa. Sekaligus mencapai peringkat yang sangat tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu, Bursa Efek Polandia di Warsawa ada yang salah satu terbesar dan paling penting di Eropa Tengah. Polandia mempertahankan ekonomi berpenghasilan tinggi bersama dengan standar hidup yang sangat tinggi, kualitas hidup, keselamatan, pendidikan, dan kebebasan ekonomi. Pemerintah Polandia tengah melakukan upaya untuk merubah hukum yang mengatur mengenai kepemilikan media di negaranya.

Namun pada kebijakan kali ini di ketahui legislatif tengah berupaya melarang adanya media yang dimiliki idn poker mobile perusahaan selain dari Eropa. Kebijakan ini disebut kontroversial, pasalnya di Polandia terdapat beberapa media yang di miliki asing. Selain itu, belakangan tengah santer akan pembatasan kebebasan media di Polandia.

1. Mengajukan perubahan untuk mencabut izin media asing
erjkvnvw8aizdwb 4b05e1ad11e871221e4135e0f2a9a211 005854d1cd92a3007b74b442efbe1d8e - Pemerintah Polandia Tengah Mengatur Mengenai Kepemilikan Media

Pemerintah Polandia mengumumkan pada hari Rabu (07/07/2021) apabila akan melakukan perubahan undang-undang yang mengatur tentang izin media dan saluran televisi. Perubahan tersebut mengungkapkan jika pemerintah tidak akan melanjutkan izin media asing selain dari Eropa untuk mengudara di Polandia.

Perdana Menteri Mateusz Morawiecki pada hari Kamis (08/07/2021) apabila dirinya mendukung rancangan tersebut dan berkata bahwa anggota parlemen berusaha mencegah entitas asing. Ia juga menjelaskan bahwa kelompok dari luar Area Ekonomi Eropa bisa mempengaruhi publik tanpa persetujuan regulator di Polandia.

Bahkan anggota parlemen sayap kiri di Polandia turut mengkritisi keputusan yang di ajukan pemerintahan. Pasalnya kebijakan ini di anggap kontroversial lantaran di sebut sebagai upaya untuk membungkam media swasta dan membatasi kebebasan berpendapat di negara Eropa Timur tersebut, di lansir dari Euronews.

2. Mendapat protes dari media asal Amerika Serikat

Menanggapi rencana dari Pemerintah Polandia, sejumlah media asing memberikan kritik atas pengajuan perubahan undang-undang tersebut. Perusahaan Discovery Inc. asal Amerika Serikat yang memiliki siaran televisi TVN, secara gamblang mengungkapkan kritikan kepada pemerintah sayap kanan di Polandia.

Di kutip dari Associated Press, pada tahun 2020, TVN di ketahui memiliki 7,5 persen pasar media di Polandia. Maka atas upaya ini, mereka berpendapat bahwa, “Melalui proposal tersebut mereka berusaha untuk membungkam kami dan mengurangi hak pilihan bagi penonton. Di bawah sebutan untuk melawan propaganda asing, percobaan ini hanya bertujuan membatasi kebebasan media. Kami tidak akan menyerah dalam segala bentuk tekanan dan kami akan tetap bebas dalam bertindak demi para penonton.”

Pasalnya adanya kebijakan tersebut tentu mengarah langsung pada saluran televisi milik perusahaan AS tersebut, di mana rencananya akan mengajukan perpanjangan izin siaran pada September tahun ini. Padahal siaran TVN selama ini menjadi salah satu saluran televisi yang paling banyak di tonton di Polandia dan memiliki saluran berita paling berpangaruh yakni TVN24, di lansir dari laman Politico.

3. Polandia sudah berupaya membatasi media sejak 2015

Partai PiS di duga telah berupaya untuk membatasi kritikan dari media sejak menduduki pemerintahan pada 2015. Bahkan saat ini, iklan dari perusahaan milik negara hampir secara eksklusif terkait dengan media yang mendukung dengan partai pemerintahan.

Pada Desember lalu, perusahaan kilang minyak PKN Orlen mengumumkan pembelian Polska Press dari perusahaan Jerman Verlagsgruppe Passau. Padahal perusahaan itu memiliki 20 surat kabar regional dan 120 tabloid mingguan serta lebih dari 500 laman daring di Polandia.

Sebelumnya Polandia juga sudah mendapat kecaman dari Parlemen Eropa dan institusi Uni Eropa lantaran mencoba mengurangi kebebasan media. Bahkan Indeks Kebebasan Pers di Polandia turun drastis menjadi peringkat 64 dari 180 negara, di mana pada tahun 2015 berada di peringkat 18, di laporkan dari Politico.

Awal Kerajaan Polandia pada tahun 966. Penguasa Mieszko I menyatukan wilayah Polandia dan mengkonversikan negara ke Kristen. Kerajaan Polandia secara resmi di dirikan pada tahun 1025. Pada tahun 1569 asal ini memperkuat hubungan politiknya dengan Kerajaan Lituania. Akibatnya, negara ini menjadi Persemakmuran Polandia-Lithuania, salah satu yang terbesar (sekitar 1 juta km2) negara di Eropa abad ke-16 dan ke-17.

Kerajaan itu punya sistem politik liberal yang unik untuk saat-saat itu. Polandia mengadopsi konstitusi nasional tertulis pertama di Eropa: Konstitusi 3 Mei 1791. Pada akhir abad ke-18 Polandia di serang dan kehilangan kemandirian selama 123 tahun. Negara ini mendapatkannya kembali tahun 1918 setelah Perang Dunia I dengan Perjanjian Versailles.

5 - Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco Franco

Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco Franco

Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco Franco

Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco FrancoFrancisco Franco Bahamonde adalah seorang jenderal Spanyol yang memimpin pasukan Nasionalis menumbangkan Spanyol Kedua Republik selama Perang Saudara Spanyol dan setelah itu memerintah Spanyol 1939-1975 sebagai diktator, dengan asumsi gelar Caudillo. Pemerintah Spanyol telah mengajukan hukum yang melarang perayaan masa pemerintahan diktator militer Francisco Franco.

Periode dalam sejarah Spanyol ini, dari kemenangan Nasionalis hingga kematian Franco, umumnya dikenal sebagai Spanyol Francois atau kediktatoran Francois. Bahkan pemerintahan sosialis saat ini juga akan melarang adanya penghargaan pada polisi dan tentara yang menjabat pada masa kediktatoran tersebut.

Pasalnya Francisco Franco berhasil naik tahta setelah memenangkan Perang Sipil Spanyol di tahun 1930an melawan Republikan. Dilansir dari idn poker android Bahkan peristiwa perang saudara tersebut diketahui sebagai insiden paling berdarah dalam sejarah Spanyol.

1. Pemerintah sayap kiri ajukan proposal lawan glorifikasi rezim Francisco Franco
sanchezcastejon 149666452 286112119612580 6795058696684128528 n 4b05e1ad11e871221e4135e0f2a9a211 f6d372d4e79c839c0ba9409a22e95c72 - Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco Franco

Perdana Menteri Pedro Sanchez pada hari Selasa (20/07/2021) telah mengajukan proposal undang-undang baru yang melarang adanya perayaan kebangkitan militer pada tahun 1930an. Pasalnya peristiwa tersebut menjadi awal mula kepemimpinan diktator militer Francisco Franco selama empat dekade lamanya.

Proposal yang di juluki dengan Hukum Ingatan Demokrasi tersebut juga akan memblokir organisasi yang terbukti menghargai para polisi dan tentara pada masa Franco. Sementara itu, proposal ini sudah di setujui oleh koalisi pemerintahan sayap kiri yang di pimpin PM Pedro Sanchez dari Partai Sosialis (PSOE) dan sekutunya Partai Unidas Podemos, di lansir dari La Prensa Latina.

2. Sebagai penghormatan pada seluruh korban kejahatan masa diktator militer
e6k8bzrx0aq7rsk 4b05e1ad11e871221e4135e0f2a9a211 799e1078eacb4fe95cdbf53870d46988 - Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco Franco

Di kutip dari Euronews, koalisi dari partai sayap kiri tengah berupaya untuk menghukum siapapun yang masih mendukung kepemimpinan Franco di Spanyol dan menindas martabat korban dalam peristiwa kudeta 1936 dan Perang Sipil. Proposal ini juga sebagai momentum dari pemerintah dalam rangka menghilangkan perpecahan selama kepemimpinan rezim diktator.

Pemerintah Spanyol juga ingin membenarkan cap buruk korban kejahatan rezim Franco dan menyingkirkan ektremis sayap kanan, meski mendapat kecaman dari partai sayap kanan Vox. Selain itu, nantinya siapapun yang membela dan mendukung Franco akan di kenai hukuman denda hingga €150 ribu atau Rp2,5 miliar.

Bahkan menurut Menteri Presidensial, Félix Bolaños mengatakan jika ini merupakan hukum pertama yang mengecam kudeta dan melawan kediktatoran. Pasalnya masa kediktatoran pada abad ke 20 merupakan masa terkelam dalam sejarah modern Spanyol.

3. Pemerintah sosialis ingin hapuskan bayangan masa kelam rezim Franco
e6lpl28xiac8xwn 4b05e1ad11e871221e4135e0f2a9a211 40a8f5eb20f446a4a3e9c492764e9185 - Pemerintah Spanyol Mengajukan Hukum Larangan Francisco Franco

Sejak terpilih pada 2018 lalu, pemerintah sayap kiri telah berupaya untuk menghilangkan bayang-bayang masa diktator Franco dalam sejarah Spanyol. Bahkan pada 2019 lalu, pemerintah sudah melakukan pemindahan kuburan. Franco dari Valle de los Caídos ke pemakaman umum tak jauh dari makam istrinya.

Selain itu, uang denda dari undang-undang baru tersebut akan di gunakan untuk membantu mencari jejak sejumlah korban yang hilang dan di duga telah meninggal pada era diktator. Sejumlah korban di ketahui di kuburkan pada makam tak bertanda atau pemakaman biasa yang hingga kini masih dalam pencarian.

15 - Kolombia Hukum Para Personel Militer Terkait Pembunuhan Warga Sipil

Kolombia Hukum Para Personel Militer Terkait Pembunuhan Warga Sipil

Kolombia Hukum Para Personel Militer Terkait Pembunuhan Warga Sipil

Kolombia Hukum Para Personel Militer Terkait Pembunuhan Warga Sipil -Pengadilan perdamaian khusus Kolombia pada Selasa menuduh seorang jenderal, sembilan personel militer, dan seorang warga sipil mengeksekusi 120 pemuda sipil dan secara keliru menyebut mereka sebagai korban pertempuran. Ini adalah dakwaan pertama di mana Yurisdiksi Perdamaian Khusus (JEP) menuduh anggota tentara Kolombia menjadi bagian dari skandal “positif palsu”.

Di mana warga sipil yang dibunuh oleh anggota tentara diidentifikasi sebagai gerilyawan tewas dalam pertempuran. Pengadilan Khusus Perdamaian Kolombia (JEP) telah memberikan hukuman bagi belasan personel militer terkait pembunuhan ratusan warga sipil yang terjadi di wilayah Karibia Kolombia.

Pasalnya kasus ini terkait dengan polsitif palsu yang dilakukan anggota tentara dan menyebabkan kematian warga idn poker mobile sipil. Pada minggu lalu, JEP juga sudah menjatuhkan hukuman pada 10 personel militer lain yang sudah mengakibatkan tewasnya ratusan warga sipil dan hilangnya puluhan orang yang lantara dianggap sebagai kelompok gerilya.

1. Kasus positif palsu menyebabkan tewasnya 127 warga sipil

Pengadilan Khusus Perdamaian (JEP) resmi menjatuhkan hukuman pada dua kolonel dan 13 personel militer atas kasus positif palsu. Insiden yang terjadi di wilayah Karibia Kolombia tersebut diketahui sudah menyebabkan tewas dan hilangnya 127 warga sipil.

Keputusan ini akan menjerat 15 personil militer tersebut dengan hukuman kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan atas kasus positif palsu. Akibat tindakan positif palsu menyebabkan ratusan warga sipil tewas lantaran tentara menuding warga sebagai anggota kelompok gerilya.

Bahkan JEP menemukan adanya pola kriminalitas makro dalam aksi anggota militer dan kelompok paramiliter untuk merayu pemuda dan kemudian membunuh mereka. Lalu tentara mengaku apabila sudah membunuh anggota gerilya dan melaporkan warga sipil tersebut sebagai lawan yang tewas agar mendapat hadiah serta insentif dari atasannya, dilansir dari laman The Rio Times.

2. Serangan juga berdampak pada kelompok suku pribumi

Di kutip dari El Pais, JEP juga menuding 15 tentara tersebut merupakan pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kasus pembunuhan dan hilangnya warga sipil. Insiden tersebut di lakukan oleh Batalion La Popa yang berbasis di Valledupar. Departemen Cesar antara 2 Januari 2009 dan 9 Juli 2005.

Bahkan insiden yang di komandoi oleh Letnan Kolonel Publio Hernán Mejía dan Juan Carlos Figueroa Suárez . Yang menargetkan beberapa kelompok suku pribumi yang bermukim pada area tersebut. Di ketahui Suku Wiwa dan Kankuamo menjadi dua kelompok pribumi. Dan yang paling terdampak akibat tindakan batalion tersebut.

Namun dalam investigasi mendalam di ketahui 87 persen dari operasi yang menyebabkan adanya pembunuhan dan hilangnya sejumlah warga sipil ini ada di bawah komando Kolonel Meija. Setelah jeratan ini, nantinya pihak militer akan memutuskan dalam waktu 30 hari untuk menerima fakta ini atau mengajukan banding.

3. Insiden positif palsu terjadi pada masa kepemimpinan Álvaro Uribe Vélez
e6xiwa wuaujyse 4b05e1ad11e871221e4135e0f2a9a211 23c4ace73ee7dbe3ceb9e36eeb307886 - Kolombia Hukum Para Personel Militer Terkait Pembunuhan Warga Sipil

Insiden yang melibatkan Batalion La Popa juga terjadi pada garnisun militer lainnya yang sedang di selidiki oleh JEP. Sementara dakwaan kedua pada minggu lalu terkait investigasi pembunuhan dan hilangnya warga akibat peperangan sudah memutuskan 10 personil militer dan satu warga sebagai tersangka pembunuhan 120 warga di wilayah Catacumbo antara tahun 2007-2008, di kutip dari El Pais.

Kasus positif palsu yang melibatkan pihak tentara yang berperang melawan gerilya FARC. Dan ELN mayoritas terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Namun selama ini Uribe menolak terlibat dalam kasus ini. Lalu justru menduga kasus ini di sebabkan adanya manipulasi dari pengadilan. Serta organisasi HAm yang dekat dengan FARC.

Pihak JEP yang selama ini melakukan investigasi insiden tewas dan hilangnya warga sipil dalam konflik internal Kolombia ini. Menyebutkan jika terdapat 6.402 korban tewas. Proses pencatatan yang di lakukan JEP menggunakan nama dan nomor identitas korban. Yang di dapat dari laporan Kantor Kejaksaan Kolombia, Kementerian Pertahanan, serta organisasi HAM.

Mantan anggota gerilya dan militer yang harus bertanggung jawab dalam kejahatan perang. Kejahatan kemanusiaan ini di haruskan untuk mengakui perbuatannya. Hal ini untuk menghindari hukuman lebih dari 20 tahun penjara dan bertujuan mengurangi dampak pada korban dan keluarganya, di laporkan dari Al Dia News.

Tindakan itu di lakukan dalam upaya meningkatkan tingkat pembunuhan dalam pertempuran, sehingga tentara dapat menerima manfaat, termasuk bonus, imbalan finansial hari libur tambahan. JEP adalah sebuah pengadilan yang di bentuk setelah gerilyawan sayap kiri FARC menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah pada 2016.

Pengakuan sejumlah anggota militer memungkinkan pengadilan untuk menghukum perwira tinggi atas eksekusi yang terjadi pada 2007 dan 2008 di wilayah Catatumbo dekat perbatasan dengan Venezuela.

Trading Forex : Pengertian, Cara

top 10 trading ideas - Trading Forex : Pengertian, Cara

IDN POKER APK

Trading Forex : Pengertian dan Cara,Salah satu cara untuk bisa mendapatkan penghasilan selain bekerja dan berbisnis adalah dengan cara berinvestasi. Dalam Islam, ada satu variabel lagi yang akan mampu menghasilkan kekayaan yaitu sedekah.

Namun, hal yang akan dibahas pada artikel kali ini adalah terkait dengan investasi. Perintah investasi pernah diajarkan oleh Umar bin Khattab.

Yaitu ketika Umar meminta para pekerja untuk tidak menghabiskan semua gajinya, tapi belikan sebagian untuk kambing. Ada gaji lagi, belikan sebagian untuk kambing. Dan seterusnya.

Dunia investasi kini sudah memiliki banyak ragam. Mungkin kamu sudah tidak asing bila mendengar kata trading saham. Nah, dewasa ini ada cara trading baru yaitu trading forex.

Pengertian Trading Forex

IDN POKER APK

Mari bahas tentang trading forex mulai dari pengertiannya. Trading sebagaimana penerjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan.

Adapun forex adalah kepanjangan dari foreign exchange. Dari pengertiannya, dapat dipahami bahwa investasi ini erat kaitannya dengan mata uang asing.

Maka bila disambungkan, trading forex adalah sebuah jenis investasi yang mengandalkan spekulasi tentang nilai tukar atau harga mata uang internasional.

Sama halnya dengan investasi atau trading saham, pada trading forex seorang investor juga dapat membuat prediksi terkait fluktuasi harga mata uang.

Cara Trading Forex

http://acelaw.net/

Cara untuk mendapatkan keuntungan dari trading yang satu ini sebenarnya sederhana. Yaitu membeli mata uang ketika nilainya sedang rendah dan menjualnya ketika nilai uang sedang tinggi.

Sehingga, cara main seperti ini umum pada setiap jenis investasi. Termasuk tradng saham. Kalau kamu bermain saham, pasti salah satu caranya agar mendapatkan capital gain adalah membeli saham pada harga murah dan menjualnya ketika harga naik. Bukan, begitu?

Kemudan dari segi yang lebih teknis ketika kamu ingin mencoba bermian investasi ini maka kamu dsarankan untuk berlatih melalui akun demo.

Setelah kamu sudah matang dalam latihannya, maka kamu bisa bertemu broker yang menjual tradng forex. Ketika bertemu broker dan drasa tepat dengan broker tersebut maka kamu bisa memulai registrasi/membuka akun pada broker tersebut.

Selepas itu, kamu perlu mendepositkan uangmu dan terakhir kamu bisa langsung memulai bertandng.

http://acelaw.net/

28 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi – Hukum adalah sistem yang terpenting. Dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara

Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mengemuka ketika mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Login Naga77 menjadi tersangka dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan mengatakan pihaknya tidak setuju dengan hal itu karena hukuman mati dinilai tak akan membuat korupsi hilang.

“Tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi,” kata Taufan dalam keterangannya

1. Hak hidup manusia adalah hal absolut

whatsapp image 2019 04 01 at 182359 2 d8c48a2c012db783ce63c85770108df4 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Taufan menjelaskan, dalam berbagai kajian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) juga di sebutkan bahwa tidak tindak kejahatan dan hukuman mati tidak berkorelasi. Meski dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati. Namun hanya di terapkan kepada tindakan pidana paling serius (the most serious crimes). Yakni pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights) yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, dan tidak termasuk tindak pidana korupsi.

lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=6081&loc=https%3A%2F%2Fwww.idntimes.com%2Fnews%2Findonesia%2Fgregorius pranandito%2Fkomnas ham hukuman mati buat koruptor bukan solusi berantas korupsi%3Fq%3Dhukuman&referer=https%3A%2F%2Fwww.idntimes - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas KorupsiResolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia.

“Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia,” kata dia.

2. Negara dengan tingkat korupsi rendah di sebut tak lagi terapkan hukuman mati

fce97baff53fde3a38d4d1ab620b2c37 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga mengatakan pihaknya tak setuju dengan hukuman mati. Ia mengatakan, hukuman mati belum tentu membersihkan korupsi di sebuah negara.

Ia memaparkan bahwa negara dengan Corruption tertinggi saat ini di miliki oleh Denmark dengan raihan 88, New Zealand 87, Finlandia 85, Singapura 85, Swedia 85 dan Swiss 85. Somalia merupakan negara dengan skor CPI paling rendah yakni 10, kemudian Siria 13, Sudan Selatan 13, Yaman dan Korea Utara masing-masing 14.

Negara-negara dengan skor CPI tinggi tersebut atau berhasil mencegah praktik korupsi sama sekali tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Adnan menilai negara-negara tersebut berhasil mencegah praktek korupsi tanpa hukuman mati. Sementara, Indonesia kebalikannya.

“Jadi mungkin bukan hukuman mati jalan keluarnya,” ujarnya.

3. KPK sebut secara regulasi hukuman mati bagi koruptor bisa di tegakkan

antarafoto penyerahan sepeda brompton ke kpk 100221 sgd 2 ffabae13ba0a7d59ed84552a358fbac2 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan. Pihaknya tak bisa bersikap setuju atau tidak setuju terhadap vonis hukuman mati bagi koruptor. Namun, menurutnya secara normatif hal itu bisa di lakukan.

“Di Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sangat memungkinkan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK yang bisa menuntut hukuman mati,” ujar Ali

14 - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum– Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan  dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bank garansi dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster (benur) tidak memiliki Poker IDNPlay Terbaru landasan hukum. Bank garansi ini merupakan bagian perintah dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

“Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di maksud juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

1. Soal bank garansi di kasus Edhy Prabowo

antarafoto pemeriksaan edhy prabowo 031220 hma 6 84b82ef1eae06a43d7d1ddd7cd169ade - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar HukumMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ali mengatakan bank garansi merupakan bagian dari konstruksi perkara kasus dugaan suap ekspor benur. Edhy di duga memerintahkan para eksportir untuk menyerahkan bank garansi untuk mendapatkan izin ekspor.

Para eksportir juga di duga harus menyetorkan sejumlah uang kepada mantan Menteri KP tersebut.

“Pihak-pihak eksportir yang ingin mendapatkan izin ekspor benur di duga memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui pihak lain, dan kemudian juga bersepakat bahwa pengiriman ekspor benur di maksud hanya melalui PT ACK (Aero Citra Kargo),” ungkap Ali.

2. Perintah Edhy Prabowo terkait penarikan uang bank garansi

74914899 2765945693473280 8946873545777940842 n 2a457813c254b12f00720d0a3d3d83e1 - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

Sebelumnya, pada Senin (15/3/2021), KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar. Uang tersebut di duga dari para eksportir yang mendapat izin ekspor benur dari KKP di tahun 2020.

KPK menduga Edhy sempat memerintah Sekretaris Jenderal KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait penarikan jaminan bank (bank garansi) dari para ekportir. Surat itu di tujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Selanjutnya, Kepala BKIPM KKP meminta Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. Adapun, total yang terkumpul mencapai Rp52,3 miliar, sesuai yang disita KPK.

3. Edhy Prabowo ambil keuntungan dari PT ACK

102664013 254644412437334 2067310424197524146 n 789a55026fa8a5fbc1720195c47b255c - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

Sementara itu, terkait dengan PT ACK selaku pengirim benur ke luar negeri, KPK mengungkap bahwa perusahaan tersebut di dirikan orang-orang kepercayaan Edhy. Meski Edhy memerintahkan ekspor benur harus melalui PT ACK, nyatanya perusahaan itu tidak secara langsung melakukan pengiriman.

“Namun di lakukan pihak lain, yaitu PT PLI dengan biaya jauh lebih murah, sehingga selisih harga tersebut kemudian di perhitungkan sebagai keuntungan yang di duga di manfaatkan untuk keperluan pribadi EP dan tersangka lainnya,” ungkap Ali menambahkan.

4. Tujuh tersangka di tetapkan dalam kasus ekspor benur

antarafoto pemeriksaan mantab menteri kelautan perikanan edhy prabowo kpk jakarta 141220 rn 7 e93b87b69fc102c7e9dd99823b6719d5 - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

Edhy Prabowo di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benur. Selain itu ada enam orang lainnya yang juga di tetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Staf Khusus KKP Andreau Pribadi, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Adapun, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito saat ini telah berstatus terdakwa. Ia di dakwa menyuap Edhy senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu Dollar Amerika Serikat dan Rp706 juta

40 1 - Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit  –  Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono.

Yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, membantah dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum Partai Demokrat versi Livechat Club388 Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit dengan Ketua Umum Moeldoko. “Belum. Belum ada pertemuan antara saya dan para lawyers saya dengan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit,” kata Yusril

1. Yusril sudah pelajari aspek hukum KLB Demokrat di Sibolangit

rsz antarafoto klb partai demokrat di medan 05032021 ea lmo 1 846da7caf9f47e4b125ce6eb4a71a2a2 - Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril mengatakan, dia masih memantau gejolak yang terjadi di internal Partai Demokrat. Dia pun mengaku sejak awal sudah mendalami aspek hukum KLB Demokrat Sibolangit dengan berbagai keputusan di dalamnya.

“Memang banyak rumor yang berkembang bahwa saya sudah di tunjuk menjadi lawyer Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, tetapi penunjukan itu sebenarnya belum ada,” ujarnya.

2. Yusril masih enggan bersuara terkait aspek hukum KLB Demoktrat di Sibolangit

Meski mantan kuasa hukum Presiden Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 ini mengatakan dirinya sudah mengetahui aspek hukum yang terjadi dalam polemik Partai Demokrat, Yusril masih enggan menyampaikannya ke publik.

“Sementara ini saya menahan diri untuk mengemukakan pendapat saya mengenai masalah ini sambil mengamati perkembangannya dulu,” tuturnya.

3. Dualisme Partai Demokrat berujung saling gugat ke pengadilan

ahy dan dpd partai demokrat menolak klb 070321 fm 3 b5ee6bbf0c691be7bf3f80983b37e6fd - Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Partai Demokrat di rundung dualisme kepemimpinan usai sejumlah kadernya menggelar KLB di Sibolangit, Sumatra Utara. Dalam perhelatan tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum oleh mayoritas peserta KLB.

Tak terima dengan adanya KLB, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Maret 2021. Gugatan dengan nomor perkara: 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst itu akan di sidangkan pada Selasa, 30 Maret 2021.

Dalam gugatan itu, AHY memasukan 10 nama sebagai pihak yang telah melanggar perbuatan hukum, yakni Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Dalam perkara ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menjadi pihak turut tergugat.

Tidak mau kalah, Partai Demokrat versi KLB Sibolangit yang di wakili oleh Jhoni Allen dan Marzuki Alie juga ikut melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jhoni melayangkan gugatan pada 2 Maret 2021 lalu. Jhoni menggugat tiga orang yaitu AHY, Hinca Pandjaitan, dan Teuku Riefky Harsya.

Di dalam petitum gugatannya, Jhoni meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan atau menyatakan secara tidak sah putusan DPP Partai Demokrat yang memberhentikannya.

“Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.” Demikian bunyi petitum yang di kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakpus.

37 2 - Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung – Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, Lc., M.A., DPMSS. atau yang lebih akrab disapa Habib Rizieq adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pimpinan organisasi Front Pembela Islam.

Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, bersikeras menghadirkan kliennya dalam persidangan kasus kerumunan yang digelar secara daring oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Tetap permintaan kita HRS dan kawan-kawan Livechat Club388 dihadirkan di muka persidangan,” kata Aziz di Bareskrim Polri. HRS yang dimaksud adalah Habib Rizieq Shihab.

1. Alasan kuasa hukum ngotot Rizieq dihadirkan di persidangan

Aziz Yanuar memberikan alasan mengapa pihaknya mendesak Rizieq dihadirkan dalam persidangan.

“Karena KUHAP mengatur seperti itu dan KUHAP lebih tinggi dibanding SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung),” kata Aziz Yanuar.

Menurut Aziz para terdakwa lain yang menjalani sidang online tetap dihadirkan langsung ke persidangan. Aziz juga mengatakan usulan sidang virtual tidak datang dari pihak kliennya.

“Dari MA ada suratnya. Kami sudah menerima waktu itu keputusannya,” ujar Aziz.

2. Kendala terjadi dalam sidang Rizieq

rizieq 01 29d84ea76df32879aeaa3f07a43405d4 - Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Sejumlah kendala terjadi dalam persidangan secara virtual yang diikuti Rizieq Shihab, seperti suara yang tak terdengar dan tayangan yang kerap terhenti.

“Kasus petamburan dimulai kemudian banyak kendala teknis, suara gak kedengar, visual kurang baik. Sehingga kami dari PH tetap konsisten sebagaimana surat yang kami layangkan sebelumnya ke MA, KY, dan Majelis hakim supaya terdakwa dihadirkan di muka persidangan,” kata dia lagi.

3. Rizieq mengklaim sidang ini menjadi perhatian internasional

antarafoto habib rizieq shihab tiba di polda metro jaya 12122020 fzn 6 3f39f89f00f3f49b5ba5927a12bc5bd0 - Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Rizieq Shihab menuntut hadir secara offline pada persidangannya yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini lantaran adanya sejumlah kendala teknis ketika persidangan akan dimulai pada Selasa (16/3/2021). Selain itu Rizieq mengklaim persidangan tersebut disorot dunia.

“Persidangan ini jadi perhatian nasional dan internasional. Semua pengacara perjuangkan saya agar saya dihadirkan di sidang,” kata Rizieq dalam persidangan hang disiarkan YouTube PN Jakarta Timur.

Persidangan hari ini akhirnya ditunda ke Jumat (19/3/2021) sebab kuasa hukum tetap ngotot meminta kliennya hadir secara langsung di dalam persidangan.

44 - Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi

Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi

Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi

Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi – Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Pakar Hukum dari Universitas Al-Azar Suparji Ahmad mengatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor di Indonesia merupakan hal yang tak bisa diperdebatkan lagi. Sebab, menurutnya itu adalah hukum positif yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Artinya pada penyusun Undang-Undang kala itu berpikir bahwa (hukuman mati dibuat) untuk menimbulkan Livechat Club388 efek jera dan solusi agar tidak terulang lagi korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).

1. Hukuman mati bisa diterapkan dalam korupsi bencana dan krisis

Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor bisa diterapkan dalam korupsi bencana dan krisis. Dengan demikian, saat ini relevan menerapkan hal tersebut karena sedang pandemik dan krisis ekonomi.

“Tinggal kembali kepada penuntut umum, atau kemudian, kembali pada hakim untuk menjatuhkan vonisnya tadi,” ujarnya.

2. Pakar tak setuju dengan Komnas HAM soal hukuman mati

Suparji juga tidak setuju dengan pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa eksekusi mati bagi koruptor melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, yang harus dilihat adalah jangan hak asasi manusia individu atau pelakunya, tapi harus melihat hak asasi publiknya juga karena hukum pidana adalah hukum publik, hukum untuk melindungi kepentingan publik.

“Pertanyaannya harus dibalik, sesuai gak HAM untuk masyarakat lainnya atau publik yang lainnya ketika dana untuk bencana dikorupsi?” katanya.

3. Semua pihak diminta tidak mempengaruhi pengadilan

Menurutnya saat ini sudah tidak perlu lagi mendebatkan hukuman mati bagi koruptor. Ia pun meminta semua pihak tak memengaruhi pengadilan.

“Serahkan saja pada KPK dan pengadilan. Tentunya pengadilan dan KPK akan berpikir bagaimana bersikap adil, pasti, dan bermanfaat. Tiga nilai itu yang harus ada dalam memutuskan suatu putusan,” ujarnya.

40 - Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum

Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum

Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum

Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum – Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Para Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang di lakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Dan Unjuk rasa biasanya di lakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang di laksanakan suatu pihak atau dapat pula di lakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Ratusan pendemo memadati jalanan di Kota Dublin untuk memrotes kebijakan lockdown. Namun demonstrasi yang mulanya damai kemudian berubah menjadi kerusuhan antara para pendemo dan Livechat Club388 polisi yang sedang melakukan penjagaan. Sebelumnya di ketahui penerapan lockdown di Irlandia sebagai yang terlama dan terketat di Eropa. Bahkan kebijakan penguncian wilayah masih akan berlangsung di Irlandia hingga bulan April nanti.

1. Kerusuhan terjadi usai pendemo lempari polisi yang memblokir jalan

Demonstrasi terjadi di pusat kota Dublin, Irlandia pada hari Sabtu (27/02) untuk memrotes kebijakan penguncian wilayah. Mulanya demonstrasi berjalan dengan damai hingga kemudian berakhir ricuh setelah para pendemo melakukan pelemparan botol, kaleng dan bahkan kembang api ke arah polisi.

Pelemparan ini di tengarai adanya pemblokiran dari petugas kepolisian menuju ke taman sehingga berujung kemarahan dari pendemo saat itu. Selain melempari aparat yang bertugas kala itu, pendemo juga meneriaki dan mencemooh kepolisian yang berjaga, di lansir dari RT.

2. Pendemo akan di kenai sanksi hukum

Akibat kericuhan di Irlandia ini menyebabkan setidaknya tiga orang gardaí atau kepolisian Republik Irlandia terluka dan salah satu di antaranya harus di larikan ke rumah sakit. Bahkan usai bentrokan antara gardai dan demonstran, para pendemo melanjutkan perjalanan ke Kantor Pos Utama di Jalan O’Connell.

Melansir dari The Irish Time, Menteri Hukum Irlandia, Helen McEntee mengatakan siapapun yang terlibat dalam perkumpulan ilegal yang berujung kerusuhan di pusat kota Dublin akan di kenakan sanksi hukum. Ia juga memperingatkan siapapun yang terlibat dalam acara tersebut di kemudian hari akan menghadapi konsekuensi yang sama.

3. Terdapat 23 orang yang di tangkap

Akibat kejadian ini sudah ada 23 orang yang di tangkap oleh pihak gardaí dan 20 orang sudah di kenai hukuman lantaran terkait dengan protes. Serta 13 di antaranya sudah mendatangi Pengadilan Hukum Kriminal. Sebelum nantinya di kirim ke tahanan untuk menghadap Pengadilan Distrik Cloverhill.

Sementara tujuh lainnya yang di tangkap di hukum atas tindakan ofensif dan di bebaskan dengan jaminan. Sedangkan tiga remaja yang sempat di tangkap juga sudah di bebaskan atas konsiderasi inklusi. Dalam Program Pengalihan Remaja, di laporkan dari BBC.