Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara

23 - Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara

Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara

Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara – Juliari Peter Batubara, M.B.A. (lahir di Jakarta, 22 Juli 1972; umur 49 tahun) adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus korupsi dana Bantuan Sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2020. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ternyata tak tahu prinsip tata kelola keuangan negara. Hal itu terungkap ketika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Muhammad Damis, mencecar Juliari soal hal itu.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari PDIP dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I, Apakah saudara sebagai menteri mengetahui prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara?” tanya Hakim Damis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/7/2021). Jawaban Juliari membuat hakim terkejut. Sebab, seharusnya Juliari sebagai menteri tahu mengenai hal itu.

“Waduh fatal kalau begitu ya, harusnya saudara tahu prinsipnya yang diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Prinsipnya antara lain harus ekonomis, efisien, transparan, itu ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan, Dilansir dari idn poker android” Kata Damis.

1. Juliari juga mengaku tidak tahu kewenangannya dalam pengawasan anggaran
antarafoto sidang juliari 100521 ak 1 29429d7f109ec253a38096232af5e724 - Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara

Kemudian, hakim juga menguji pengetahuan Juliari tentang kewenangan sebagai menteri dalam pengawasan anggaran. Mantan kader PDI Perjuangan itu kembali tak mengetahuinya.

“Saya tidak pernah baca ketentuannya yang mulia,” ujarnya.

2. Juliari jelaskan upaya yang dilakukan dalam mengawasi program bansos COVID-19
antarafoto sidang lanjutan juliari batubara 07062021 gp 7 577fa425063b0f0589b0c79020e38a81 - Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara

Kemudian, Damis juga menanyakan apa saja yang di lakukan Juliari dalan hal pengawasan terkait bansos COVID-19. Juliari menjelaskan, ada sejumlah hal yang dilakukannya.

“Saya menjalankan pengawasannya antara lain dalam setiap rapat senin, saya meminta laporan progres daripada penyaluran termasuk juga penyerapan anggaran. Karena menurut saya ini yang paling untuk pertanggungjawaban pada atasan saya, yaitu presiden,” ujarnya

“Yang kedua, saya sesekali kunjungan sidak juga yang mulia, ke bawah. Ke beberapa daerah saya menyidak langsung, penyaluran distribusi daripada bansos kepada warga penerima manfaat,” tambahnya.

3. Juliari didakwa terima suap Rp32,4 miliar
antarafoto kpk juliari 290121 ak 5 a16066a4023e873cec6d808fdd1435f6 - Mantan Menteri Sosial Tidak Tahu Cara Kelola Keuangan Negara

Dalam perkara ini, Juliari Batubara di dakwa menerima suap Rp32,4 miliar pada perkara dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 se-Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos. Jaksa KPK mengatakan, uang suap yang di terima Juliari di dapat melalui bekas anak buahnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos.

Juliari mendapatkan uang dari Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude Harry Van Sidabukke senilai Rp1,28 miliar. Kemudian, ia di duga juga menerima uang dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar senilai Rp1,95 miliar.

“Terdakwa selaku menteri sosial Juliari Batubara sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial mengetahui atau patut menduga, uang-uang tersebut di berikan karena terkait dengan penunjukan dalam pengadaan bansos sembako, dalam rangka penanganan COVID-19,” ujar Jaksa.

Atas perbuatannya, Juliari di dakwa dengan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, penyuap Juliari Adrian Iskandar, di vonis empat tahun penjara dan denda RP100 juta subsider empat bulan kurungan. Ardian selaku Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama terbukti menyuap Juliari sebesar Rp1,95 miliar. Suap di berikan agar perusahaannya mendapatkan jatah pengadaan paket sembako bansos COVID-19 sebanyak 115 ribu paket sembako pada tahap 9, tahap 10, dan tahap 12.