Pemerintah Utang ke KAI Rp 257 Miliar

Pemerintah Utang ke KAI Rp 257 Miliar

Pemerintah Utang ke KAI Rp 257 Miliar

Pemerintah Utang ke KAI Rp 257 Miliar – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Didiek Hartantyo menyampaikan jumlah utang pemerintah kepada perseroan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa.

Secara keseluruhan, pemerintah memiliki utang sebesar Rp 257,87 miliar kepada KAI, dengan rincian utang dari tahun 2015, 2016 dan 2019.

“Jadi untuk tahun 2015, yang sudah dilakukan audit di tahun 2016 berdasarkan LHP Nomor 34 tanggal 21 Agustus 2016, maka pemerintah dinyatakan kurang bayar Rp 108 miliar,” ujar Didiek kepada anggota Komisi VI DPR RI.

Lalu untuk utang tahun 2016, sesuai dengan LHP BPK 2016, pemerintah tercatat berutang sebesar Rp 2,2 miliar. Sementara untuk tahun 2019, sesuai BA BPK 2019, pemerintah berutang Rp 147,38 miliar.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat utang pemerintah yang belum dibayar ke BUMN tersebut mencapai Rp 257,87 miliar. Dijelaskan Dirut KAI Didiek Hartantyo, utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik (PSO) alias subsidi tiket tahun 2015, 2016 dan 2019.

Hal itu dia paparkan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pagi ini membahas pencarian utang pemerintah ke BUMN tahun anggaran 2020.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (Perpres 124/2015) dinyatakan bahwa pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara. Kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan atau APBN Perubahan,” kata dia dalam RDP yang tayang di situs web DPR RI, Selasa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015, pemerintah kurang bayar sebesar Rp 108,27 miliar. Lalu sesuai LHP BPK 2016, pemerintah kurang bayar sebesar
Rp 2,22 miliar.

Dengan demikian setelah ditotal, maka jumlah utang pemerintah kepada KAI mencapai Rp 257,87 miliar.

Didiek melanjutkan, pembayaran utang ini akan membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi Corona. Dirinya berujar, saat ini, pendapatan KAI menurun karena operasional Kereta Api (KA) juga menurun.

“Operasional KAI kalau dilihat hanya 7 persen. Biasanya kami dapat Rp 33 miliar dalam sehari, sekarang hanya Rp 300 hingga Rp 400 juta sehari, makanya ini kami lakukan dengan stress test dan dampaknya sudah mulai dari pertengahan Maret lalu,” jelas Didiek.

“Sementara untuk tahun 2019 yang dilakukan audit tahun 2020 berdasarkan LHP tanggal 30 April 2020 maka pemerintah dinyatakan kurang bayar sebesar Rp 147,38 miliar,” sebutnya.

Berdasarkan Pasal 153 UU 23 Tahun 2007 ayat 1, untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.

“Jadi ini lah nilai daripada utang pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik atau PSO untuk tahun 2015, 2016 dan 2019 yang sudah dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK,” tambahnya.

Selain membantu likuiditas, pembayaran utang ini akan memberikan keyakinan bagi stakeholder KAI seperti masyarakat, kreditur, mitra dan lainnya akan kepastian kolektabilitas piutang pemerintah sehingga akan meningkatkan kepercayaan.

“Kemudian, KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham,” tutur Didiek.

Seiring dengan kembali beroperasinya angkutan kereta api, baik lokal maupun antar kota, ditetapkan pula protokol kesehatan termasuk menggunakan face shield atau pelindung muka saat perjalanan jauh.

Untuk itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartyanto menjamin faceshield bagi penumpang kereta jarak jauh akan diberikan secara gratis.

Pasalnya, faceshield ini merupakan fasilitas dasar yang harus disediakan operator kereta selama pandemi berlangsung.

“Fasilitas face shield yang kami berikan itu gratis, jadi kami akan berikan pada saat penumpang siap menaiki kereta,” kata Didiek dalam diskusi virtual ‘Membangun Pemahaman Publik tentang Tanggung Jawab KCI’, Sabtu.

Kewajiban penggunaan face shield untuk penumpang kereta antar-kota ini diatur dalam SE 14/2020 Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri menyampaikan bahwa saat ini KAI tengah dalam maa membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Sehingga masyarakat atau penumpang tetap merasa aman saat bepergian menggunakan transportasi kereta api.

“Kami tekankan ini sedang masa membangun kembali kepercayaan publik terhadap kereta api,” ucap dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *